Dunia Ketiga dan Politik Neo-Liberal

Oleh: Kusnady Ar-Razi

Semenjak Alfred Sauvy -seorang demografer Perancis-, mengenalkan istilah dunia ketiga, negara-negara bangsa terbagi dalam tiga kategori luas, yaitu Dunia Pertama, Dunia Kedua, dan Dunia Ketiga. Dunia Pertama adalah negara-negara yang masuk blok Barat dan Dunia Kedua adalah negara-negara yang masuk ke dalam blok Timur. Sedangkan negara-negara Dunia Ketiga awalnya adalah kelompok negara yang tidak termasuk ke dalam blok Barat dan blok Timur. Namun, pasca perang dingin istilah Dunia Ketiga dipakai untuk negara yang memiliki Indeks Pengembangan Manusia (IPM) PBB yang relatif lebih rendah dibanding negara maju.

Ada teori yang muncul kemudian, yang dikenal dengan istilah dependensi. Teori ini sedikit banyak memberikan pengertian yang lebih spesifik terhadap Dunia Ketiga. Ciri khas dari teori ini adalah analisisnya yang membagi negara-negara di dunia menjadi dua kutub besar, yakni pusat (center) dan periferi.

Teori ini membagi negara-negara di dunia dari perspektif yang berbeda. Negara-negara yang berada di pusat adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara yang berada di periferi adalah negara-negara Dunia Ketiga. Negara-negara periferi inilah yang menyuplai bahan mentah ke negara-negara maju yang bertindak sebagai pengolah karena memiliki industri yang mendukung. Jadi, dunia ketiga yang termasuk negara-negara dengan IPM yang rendah, jika dilihat dari perspektif teori ini termasuk negara-negara periferi yang cenderung berada di bawah hegemoni negara-negara maju.

Bicara soal fakta, negara-negara Dunia Ketiga di satu sisi punya potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti Indonesia. Di sisi lain, sumber daya alam itu tidak bisa menyejahterakan masyarakatnya. Invasi politik yang dilakukan negara-negara adidaya terutama AS, telah mengubah kebijakan politik negara-negara berkembang. Politik neoliberal yang menjadi mainstream politik global telah menarik negara-negara Dunia Ketiga dalam sebuah kondisi yang mematikan. Yang menyebabkan potensi sumber daya alamnya dieksploitasi secara bebas oleh negara-negara maju. Dengan politik inilah, negara-negara Barat mencoba mempertahankan negara-negara Dunia Ketiga tetap sebagai penyuplai kebutuhan industri mereka.

Liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi, adalah sebagian dari agenda neoliberal di Dunia Ketiga. Dengan agenda-agenda tersebutlah sebenarnya neoliberal telah menggiring negara-negara berkembang untuk melahirkan politik pengurangan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, akses ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Padahal pemenuhan atas hak-hak dasar adalah kewajiban negara dari peran konstitutif yang harus dijalankan oleh pemerintah.

Kebijakan politik neoliberal jelas tak menguntungkan posisi negara-negara Dunia Ketiga. Privatisasi misalnya, hanya akan memindahkan aset-aset negara ke tangan korporasi transnasional. Pembatasan subsidi pemerintah yang berujung pada meningkatnya harga kebutuhan dasar adalah juga bagian dari kebijakan politik ini. Gagasan neoliberal semacam ini tidak akan pernah melahirkan negara maju dan kuat. Negara yang mengadopsi kebijakan politik ini pada akhirnya, secara perlahan namun pasti akan membentuk rezim otoritarian baru, yakni rezim Kapitalis.

Satu hal yang tak boleh luput dari perhatian kita bahwa Dunia Islam telah menjadi bagian dari Dunia Ketiga yang berada di bawah hegemoni negara-negara maju. Dunia Islam menjadi sorotan utama negara-negara adidaya seperti AS. Gagasan neoliberal sebagai senjata utama telah dipakai AS untuk mengamankan sumber energi di negara-negara Muslim. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Sebab AS mengimpor sekitar 20% kebutuhan minyaknya dari kawasan ini.

Dunia Islam selama ini telah menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara besar. Di kawasan Laut Hitam dan Laut Kaspia, AS berebut pengaruh dengan Rusia. Sedangkan di Asia, AS berhadapan dengan Cina yang telah menjelma menjadi pusat “gravitasi” ekonomi dunia pasca reformasi. Negara manapun yang berhasil mengontrol kawasan kunci tersebut, akan mampu memegang kendali dunia. Itulah mengapa negara-negara adidaya merasa penting untuk menghegemoni wilayah-wilayah tersebut.

Seharusnya, Dunia Islam yang memiliki akar historis yang sama, yang pernah berada di bawah payung Negara Islam yang satu, harus mampu menolak setiap gagasan dan sistem asing yang merusak. Mengimpor gagasan neoliberal berarti mencemplungkan negara-negara yang kaya potensi alam ini ke dalam kekuasaan negara-negara Barat. Jika Dunia Islam bersatu dalam entitas politik yang sama, maka sungguh kekuatannya tak bisa dibayangkan. Seperti yang bisa kita baca dalam sejarah panjang umat Islam, Khilafah sebagai entitas politik yang legal secara syar’i telah mampu menyejahterakan umat manusia dengan kesejahteraan paling tinggi dalam sejarah.

Wajar jika negara-negara adidaya seperti AS dan Inggris merasa terancam melihat geliat Islam politik di Dunia Islam. Sebab visi dan isu sentral yang dibawa gerakan Islam politik adalah re-unite wilayah-wilayah kaum Muslim yang terpecah dalam negara-negara bangsa. Penyatuan dalam tata dunia baru di bawah bendera ideologi Islam akan mampu menyatukan kembali kekuatan kaum Muslim yang terpecah dan terpencar. Sekaligus menjadi kekuatan baru untuk meruntuhkan hegemoni Barat dan melenyapkan cengkeraman gurita neoliberalisme yang sekian lama menghisap saripati kebahagiaan kita dan merampas segala sesuatunya dari kita.

Masa depan dunia Islam ada di tangan kaum Muslim yang sadar akan identitas politik mereka. Politik neoliberal sebagai politik asing adalah bagian dari kolonialisasi negara-negara Barat. Maka tak layak untuk diadopsi. Kembali pada politik Islam dengan upaya penyatuan negara-negara Muslim di bawah bendera yang sama adalah harga mati. []

About these ads